Broker Lokal – DPR meloloskan rancangan undang-undang untuk mendanai pemerintah mulai awal tahun depan.
RUU tersebut membutuhkan dukungan dari Partai Republik dan Demokrat, sebuah tantangan di DPR yang terpecah belah.
Senat akan membahas rancangan undang-undang tersebut berikutnya, di mana para pemimpin di kedua belah pihak telah mengisyaratkan dukungannya.
DPR pada Selasa menyetujui rancangan undang-undang yang akan mencegah penutupan pemerintahan, dan mengirimkan rancangan undang-undang tersebut ke Senat, untuk mendapat pengesahan.
Resolusi berkelanjutan yang “berjenjang”, atau CR, akan mendanai sebagian pemerintahan hingga 19 Januari dan sebagian lainnya hingga 2 Februari. Setelah oleh Senat setujui, RUU tersebut akan diserahkan kepada Presiden Joe Biden telah mengisyaratkan bahwa dia akan menandatanganinya.
Tanpa rancangan undang-undang pendanaan yang oleh kedua lembaga sahkan dan presiden tanda-rangani, akan terjadi government shutdown pada hari Jumat pukul 23:59 ET.
CR disahkan di DPR dengan dukungan bipartisan yang luas setelah para pemimpin Partai Republik memutuskan untuk mengajukannya berdasarkan langkah prosedural yang memerlukan dua pertiga mayoritas dan bukan mayoritas sederhana. Sehingga mendapat pengesahan.
Hasil penghitungan akhir adalah 336 mendukung dan 95 menentang. Dengan 127 anggota Partai Republik bergabung dengan 209 anggota Partai Demokrat untuk meloloskan RUU tersebut.
Namun, angka yang paling mengejutkan adalah berapa banyak anggota Partai Republik yang memutuskan hubungan dengan para pemimpin partai. Dan memberikan suara menentangnya: 93 orang, berbanding hanya 2 orang dari Partai Demokrat yang “tidak setuju”.
Bagi Ketua DPR yang baru terpilih, Mike Johnson,R-La.. Pemungutan suara bipartisan mengirimkan sinyal awal kepada Senat dan Gedung Putih bahwa dia bersedia untuk meloloskan undang-undang pragmatis jika perlu.
Namun hal ini juga bisa menimbulkan masalah bagi Johnson di dalam kaukusnya sendiri. Lebih dari sebulan yang lalu sekelompok ultra konservatif membantu menggulingkan pendahulu Johnson, mantan Ketua Kevin McCarthy. Salah satu frustrasi utama mereka terhadap McCarthy, kata mereka. Yakni adalah bahwa dia tidak mengambil tindakan yang lebih keras dalam hal pengeluaran anggaran.
Di bawah rencana dua tahap penghentian pendanaan Johnson, program-program federal tertentu. Yakni seperti: Badan Pengawas Obat dan Makanan, pembangunan militer, tunjangan veteran, transportasi, perumahan, pembangunan perkotaan, pertanian, program energi dan air. Semuanya akan mendapat dana hingga 19 Januari. Untuk yang lainnya, 2 Februari akan menjadi batas akhir.
Johnson mengatakan rencana barunya akan memberi DPR waktu yang perlu untuk memindahkan rancangan undang-undang pendanaan setahun penuh melalui proses alokasi reguler.
Meskipun ada keberatan pada awalnya, Partai Demokrat secara terbuka mendukung RUU tersebut pada hari Selasa dalam upaya untuk mencegah government shutdown.
Anggota DPR dari Partai Demokrat “telah berulang kali menyatakan bahwa setiap resolusi yang berkelanjutan harus ditetapkan pada tingkat pengeluaran tahun fiskal 2023, tanpa pemotongan yang berbahaya dan bebas dari kebijakan sayap kanan yang ekstrem,” kata Pemimpin Minoritas DPR Hakeem Jeffries, D-N.Y., dalam sebuah pernyataan dukungan.
Kaukus Kebebasan DPR yang konservatif pada hari Selasa mengeluarkan pernyataan yang menentang resolusi tersebut. Hal ini karena tidak berisi pengurangan belanja, tidak ada keamanan pembatasan. Dan tidak ada satu pun kemenangan yang berarti bagi rakyat Amerika.
Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer, DN.Y., mengatakan jika RUU tersebut DPR sahkan, dia dan Pemimpin Minoritas Partai Republik Mitch McConnell, R-Ky., akan segera menyetujuinya melalui Senat.
“Pemimpin Senat [Mitch] McConnell dan saya akan mencari cara terbaik untuk menyelesaikan ini dengan cepat,” kata Schumer.
Untuk mengikuti rekomendasi harian, silahkan bergabung di account telegram CyberFutures @CFNewsJkt.
